Saat bangsa Belanda pertama kali datang ke Sumba Barat pada permulaan abad ke 20, mereka menggunakan militer Belanda untuk memerintah Sumba Barat. Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumba dibagi dua bagian yaitu Sumba Barat dan Sumba Timur. Pada masa itu Sumba Barat dipimpin oleh J.J. Barendzen, yang pemerintahannya berlangsung sejak 1 januari 1910 s/d 19 april 1913. Saat itu Sumba Barat dibagi menjadi dua wilayah yakni:
- Sumba Barat Utara yang meliputi wilayah Kodi, Loura dan Mamboro, dengan ibu kota Karuni.
- Sumba Barat Selatan yang meliputi wilayah Wanokaka, Loli, Wewewa, Lamboya, Anakalang, dan Umbu Ratu Nggay dengan ibu kota Waikabubak.
Pembagian ini dimaksud untuk mempermuda dan memperlancar strategi perang, karena pemerintah Belanda bermaksud membentuk swapraja-swapraja di seluruh Sumba sesuai Korte Verklaring. Jadi, pada permulaan yang berkuasa di Sumba Barat adalah Pemerintah Militer Belanda.
Dalam masa Pemerintahan J.J. Barendzen inilah diadakan pembuatan jalan raya yang menghubungkan Waikabubak dan Karuni. Sedangkan jalan raya yang menghubungkan Waikabubak dan Sumba Timur dibuat kemudian oleh penggantinya.
Pembagian wilayah Sumba Barat ini berlangsung hingga meletusnya perang dunia ke I, bahkan beberapa tahun sejak perang dunia ke I, Karena pada saat itu yang memegang pemerintahan adalah militer Belanda.
Pada masa itu Pemerintahan Hindia Belanda memberikan kewajiban yang cukup berat kepada masyarakat Sumba Barat. Penduduk Sumba Barat saat itu diwajibkan membayar pajak yang dikenal dengan nama blasting dan wajib kerja jalan (kerja rodi).
0 komentar:
Posting Komentar